Kolom Kader
Beranda » Blog » Menjelang Kongres Lampung, Bukan Sekadar Siapa yang Memimpin, tetapi Ke Mana HMI Melangkah

Menjelang Kongres Lampung, Bukan Sekadar Siapa yang Memimpin, tetapi Ke Mana HMI Melangkah

Foto: Raira Juliasti

Oleh: Raira Juliasti
Sekertaris Bidang Penyiaran Dan Publikasi LAPMI Cabang Makassar

Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan salah satu momentum penting dalam perjalanan organisasi. Kongres bukan sekadar ruang pergantian kepemimpinan atau arena kontestasi antarkader, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, membaca tantangan zaman, serta menentukan arah perjuangan HMI ke depan. Namun, di tengah dinamika menjelang Kongres di Lampung, ada satu persoalan mendasar yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian lebih, bagaimana budaya politik berkembang dan memengaruhi orientasi kader dalam berorganisasi.

Pada dasarnya, konsolidasi politik, pembentukan jaringan, dan penggalangan dukungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika demokrasi organisasi. Tidak ada yang keliru dengan membangun komunikasi politik atau menghimpun kekuatan dukungan. Namun, persoalan muncul ketika kontestasi lebih banyak berorientasi pada kemenangan dan perebutan jabatan daripada pertarungan gagasan. Ketika dukungan menjadi ukuran utama, sementara kapasitas intelektual, integritas, dan visi kepemimpinan justru berada di posisi kedua, maka demokrasi organisasi berisiko kehilangan substansi.

Menurut saya, persoalan HMI hari ini tidak cukup dilihat dari siapa yang akan menjadi Ketua Umum, tetapi juga harus dilihat dari budaya politik yang membentuk proses lahirnya kepemimpinan tersebut. Sebab, pergantian figur tidak selalu berarti pergantian arah. Sebaik apa pun sosok yang terpilih, perubahan akan sulit diwujudkan apabila pola pikir, orientasi, dan praktik politik kader masih terjebak dalam pola yang sama.

Jaringan politik dan konsolidasi suara seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan gagasan, bukan menggantikan kualitas gagasan itu sendiri. Kepemimpinan tidak semestinya hanya ditentukan oleh seberapa besar kekuatan dukungan yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh sejauh mana seorang kandidat mampu menawarkan visi, memahami persoalan organisasi, serta memiliki kapasitas untuk membawa HMI menjawab persoalan masyarakat.

Prophetic Leadership: Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Di sinilah pentingnya mengembalikan substansi kontestasi kepemimpinan. Forum kongres seharusnya menjadi ruang pertarungan pemikiran, tempat gagasan diuji, visi diperdebatkan, dan kapasitas kepemimpinan dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar ruang untuk menghitung kekuatan kelompok dan memastikan kemenangan melalui konfigurasi dukungan politik. Sebab, kemenangan dalam kontestasi belum tentu mencerminkan kemenangan gagasan.

Hal yang perlu kita pertanyakan bersama adalah apakah HMI masih dipandang sebagai ruang pembentukan intelektualitas, pengabdian, dan perjuangan untuk masyarakat, atau justru mulai direduksi menjadi ruang untuk membangun kekuatan politik dan mencapai kepentingan kekuasaan tertentu? Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap individu atau kelompok tertentu, melainkan refleksi terhadap arah organisasi yang harus dijawab secara kolektif.

Kritik terhadap budaya politik internal juga harus diikuti dengan evaluasi terhadap kualitas perkaderan. Sebab, HMI tidak cukup hanya melahirkan kader yang mampu bernegosiasi, membangun jaringan, dan memenangkan kontestasi. HMI juga harus mampu melahirkan kader yang memiliki tradisi membaca, meneliti, menulis, berdiskusi, serta membangun argumentasi berdasarkan pengetahuan. Intelektualitas tidak boleh berhenti sebagai identitas historis organisasi, tetapi harus hadir sebagai praktik nyata dalam kehidupan kader.

Di sisi lain, tantangan HMI hari ini tidak hanya berasal dari persoalan internal. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara manusia memperoleh informasi, memproduksi pengetahuan, bekerja, bahkan membentuk opini publik. Perubahan ini menuntut organisasi mahasiswa untuk melakukan penyesuaian terhadap pola perkaderan dan pengembangan kapasitas kader.

Dalam situasi tersebut, kader HMI tidak cukup hanya memiliki kemampuan berbicara dan memahami teori. Mereka juga harus memiliki literasi digital, kemampuan riset, kecakapan menganalisis informasi, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab. AI, misalnya, dapat menjadi instrumen untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan produktivitas. Namun, teknologi tersebut tidak boleh menggantikan proses berpikir, daya kritis, dan kemampuan intelektual kader.

Post Truth dan Krisis Nalar Publik

Oleh karena itu, kepemimpinan baru HMI harus mampu melihat perkembangan teknologi sebagai bagian dari tantangan strategis organisasi. Penguatan tradisi intelektual perlu berjalan beriringan dengan penguasaan teknologi. HMI perlu mendorong budaya riset, publikasi ilmiah, pengembangan ruang diskusi yang relevan, serta sistem perkaderan yang mampu menjawab perubahan sosial. Dengan demikian, kader tidak hanya memiliki kemampuan untuk membaca realitas masa lalu, tetapi juga kesiapan untuk menghadapi persoalan masa depan.

Lebih jauh, HMI juga perlu kembali mempertegas keberpihakannya terhadap persoalan masyarakat. Jangan sampai energi organisasi terlalu banyak terserap dalam dinamika politik internal, sementara persoalan sosial, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai persoalan kebangsaan justru kurang mendapatkan perhatian. Organisasi mahasiswa seharusnya tidak hanya sibuk membicarakan siapa yang berhak memimpin, tetapi juga mampu menunjukkan apa yang dapat diperjuangkan melalui kepemimpinan tersebut.

Dengan demikian, kongres harus menjadi momentum untuk mengevaluasi bukan hanya kepemimpinan sebelumnya, tetapi juga keseluruhan orientasi organisasi. Perubahan tidak cukup diwujudkan melalui pergantian struktur atau regenerasi jabatan. Perubahan harus menyentuh budaya politik, kualitas perkaderan, tradisi intelektual, dan keberpihakan organisasi terhadap persoalan masyarakat.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita renungkan menjelang Kongres Lampung bukan hanya siapa yang akan memimpin HMI, melainkan ke mana HMI akan melangkah setelah kongres berakhir. Apakah HMI akan terus terjebak dalam siklus kontestasi yang berulang, atau berani membangun budaya politik yang lebih sehat, tradisi intelektual yang lebih kuat, dan sistem perkaderan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman?
Sebab, keberhasilan organisasi kader tidak seharusnya hanya diukur dari siapa yang berhasil menduduki jabatan tertinggi, tetapi dari kualitas manusia yang berhasil dibentuk dan kontribusi yang mampu diberikan kepada masyarakat.

HMI tidak seharusnya hanya sibuk mempersiapkan siapa yang akan memimpin organisasi, tetapi juga harus memikirkan kader seperti apa yang akan dipersembahkan kepada masa depan bangsa. Sebab, yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar kader yang pandai memenangkan kontestasi, melainkan kader yang mampu membaca zaman, mengkritik kekuasaan, memproduksi gagasan, dan menghadirkan perubahan.

Konsolidasi Kongres HMI ke-XXXIII: Badko HMI Sulsel Perkuat Soliditas, Tetapkan Koordinator Rombongan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *